Kupang, 10 Pebruari 2026.
Refleksi Kematian Seorang Anak Akibat Kemiskinan Negara Yang Berpendapatan Menengah*)
Pada saat saya membaca berita tentang kematian seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000, saya merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar duka cita. Saya merasakan rasa malu yang mendalam, rasa malu sebagai warga negara dari sebuah bangsa yang memiliki cukup sumber daya untuk mencegah tragedi seperti ini.
Ini bukan tentang mencari pihak yang salah atau menuntut ganti rugi. Ini tentang mengakui bahwa kita, sebagai masyarakat dan pemimpin, telah mengabaikan sinyal-sinyal kesedihan seorang anak sampai titik dimana tidak ada jalan lagi untuknya selain menyudahi hidupnya.
Ketika Angka-Angka Menjadi Nyata
Selama bertahun-tahun, kita terbiasa mendengarkan angka-angka tentang kemiskinan. "40 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan," "tingkat putus sekolah di daerah tertinggal masih tinggi," "disparitas pendapatan antar wilayah mencapai angka ini dan itu." Angka-angka tersebut seperti statistik yang bersifat abstrak, angka yang kita dengar dalam laporan pemerintah atau berita yang berlalu begitu saja.
Akan tetapi, kematian YBS membuat angka-angka itu menjadi nyata. Di balik setiap angka adalah wajah seorang anak yang bernama, bermimpi, dan merasakan kesakitan. YBS bukanlah statistik. Dia adalah anak yang cerdas, yang rajin ke sekolah meskipun tidak memiliki buku, yang berani bermimpi untuk belajar. Tapi dia juga anak yang lama-kelamaan kehilangan alasan untuk tetap hidup.
Inilah yang paling menggugah hati dari kasus ini, bukan hanya tentang ketidakmampuan keluarganya, tetapi bahwa sistem pemerintahan yang seharusnya melindungi anak-anak seperti YBS sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang berjuang untuk bertahan. Tidak ada guru yang mencengkeram tangannya. Tidak ada program bantuan yang sampai kepadanya. Tidak ada konselor sekolah yang mendengarkan keluhannya. Hanya ada keheningan, dan keheningan itu membunuhnya.
Tentang Prioritas dan Pilihan
Anggaran pemerintah adalah cerminan dari nilai-nilai dan prioritas suatu bangsa. Ketika kita mengamati alokasi APBN 2026 di mana anggaran untuk program-program lain meningkat tajam sementara anggaran pendidikan menurun secara drastis, itu bukan kebetulan. Itu adalah pilihan sadar.
Saya bukan ahli ekonomi yang dapat menjelaskan pertimbangan kompleks di balik keputusan anggaran ini. Namun saya tahu cukup banyak tentang prioritas untuk memahami bahwa ketika negara memilih untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk program lain sambil mengurangi alokasi pendidikan, maka negara sedang mengatakan bahwa pendidikan anak-anak bukanlah prioritas utama.
Jika negara mengklaim peduli terhadap pendidikan, bagaimana mungkin anggaran untuk pendidikan bisa turun sebesar 78%? Bagaimana mungkin pemerintah dapat mengatakan bahwa mereka berkomitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDG) nomor 4 tentang pendidikan berkualitas sementara anak-anak masih tidak mampu membeli buku sekolah? Ini adalah kontradiksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata cantik atau janji-janji di atas panggung.
Kegagalan Sistem yang Lebih Luas
Saya ingin menekankan bahwa ini bukan hanya tentang anggaran. Ini tentang seluruh sistem yang tidak bekerja. Sistem apa yang memungkinkan seorang anak masuk ke sekolah dan duduk di kelas selama berbulan-bulan tanpa perlengkapan belajar yang memadai tanpa ada orang yang bertanya, "Mengapa anak ini tidak memiliki buku?" Sistem apa yang tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi bahwa seorang siswa berada dalam situasi yang serius?
Guru-guru di sekolah YBS tentu mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Mereka dapat melihat bajunya yang kumuh, atau mendengar dari teman-temannya bahwa dia tidak memiliki buku. Tetapi pengetahuan itu tidak diterjemahkan menjadi tindakan. Tidak ada program khusus. Tidak ada intervensi dini. Tidak ada sistem dukungan yang mampu menangkap sinyal-sinyal kesedihan sebelum terlambat.
Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada tingkat perencanaan nasional, tetapi pada tingkat implementasi lokal. Program-program bantuan pendidikan yang mungkin sudah ada tidak berfungsi secara efektif, atau tidak dirancang untuk menjangkau kasus-kasus ekstrem seperti YBS. Mungkin program itu ada, tetapi tidak sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Atau mungkin program itu tidak dirancang dengan kesadaran mendalam tentang kondisi anak-anak yang paling rentan.
Tentang Tanggung Jawab Moral
Ada satu hal yang benar-benar mengganggu saya, tidak seorang pun dalam posisi kekuasaan atau otoritas yang secara langsung bertanggung jawab atas kematian YBS. Kepala sekolah akan mengatakan bahwa dia hanya dapat berbuat sesuai dengan anggaran yang diberikan. Kepala dinas pendidikan akan mengatakan bahwa dia hanya melaksanakan kebijakan dari pusat. Pemerintah pusat akan mengatakan bahwa mereka telah mengalokasikan dana sesuai prioritas nasional. Setiap orang memiliki alasan, dan alasan-alasan tersebut mungkin semua benar dalam konteks mereka masing-masing.
Namun, akumulasi dari semua keputusan "kecil" ini keputusan anggaran yang tampak teknis, keputusan kebijakan yang tampak rasional, keputusan tentang prioritas yang tampak masuk akal, menghasilkan kematian seorang anak. Sistem yang terdiri dari banyak orang yang baik dan bermoral dapat menghasilkan hasil yang sama sekali tidak bermoral.
Inilah mengapa saya merasa bahwa tanggung jawab ini bukanlah milik satu orang, tetapi milik kita semua. Sebagai pemilih yang tidak cukup vokal tentang pentingnya investasi pendidikan. Sebagai warganegara yang terlalu mudah puas dengan janji-janji kosong. Sebagai masyarakat yang tidak cukup membedakan antara menjadi pengamat yang pasif versus menjadi peserta aktif dalam mengubah sistem ini.
Mengapa Indonesia Harus Malu?
Indonesia adalah negara dengan PDB yang besar, peringkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kita memiliki infrastruktur yang berkembang, institusi yang mapan, dan sumber daya yang cukup untuk melakukan lebih dari yang kita lakukan saat ini. Indonesia bukan negara yang sangat miskin di mana setiap rupiah harus dipilih dengan sangat cermat. Kita adalah negara dengan cukup banyak sumber daya untuk membuat pilihan.
Dengan konteks ini, kematian YBS karena tidak mampu membeli buku seharga Rp10.000 adalah kemaluan. Ini bukan hanya tragedi pribadi dari seorang keluarga. Ini adalah kegagalan dari sebuah negara modern yang seharusnya memiliki mekanisme untuk mencegah hal seperti ini terjadi.
Di berbagai negara berkembang lainnya, masalah serupa masih terjadi. Tetapi di negara-negara tertentu, sistem sosial dan pendidikan telah dirancang dengan cara sedemikian sehingga tidak ada anak yang perlu memilih antara hidup dan mati karena tidak mampu membeli alat tulis. Indonesia dapat dan seharusnya menjadi salah satu negara itu.
Sebuah Pesan untuk Para Pembuat Kebijakan
Kepada para pembuat kebijakan yang membaca ini, berapa banyak lagi anak yang perlu mati sebelum kita serius mengubah prioritas? Berapa banyak surat terakhir dari anak-anak yang putus asa harus kita terima sebelum kita memahami bahwa masalah ini bukan abstrak?
Saya mengerti bahwa membuat kebijakan adalah pekerjaan yang kompleks, dipenuhi dengan kompromi dan pertimbangan yang sulit. Namun, ada beberapa hal yang tidak seharusnya menjadi kompromi. Hak anak untuk hidup, untuk belajar, untuk memiliki masa depan, ini bukan hal-hal yang dapat dikompromikan untuk pertimbangan anggaran atau prioritas lainnya.
Saya mengajak para pembuat kebijakan untuk bertanya pada diri sendiri: Jika anak saya berada dalam situasi YBS, apa yang akan saya inginkan dari sistem? Jika saya tidak bisa membayar untuk buku anak saya, apakah saya akan menerima bahwa anak saya harus hidup tanpa pendidikan yang memadai? Jika jawaban adalah tidak, maka sistem harus diubah.
Sebuah Pesan untuk Kita
Bagi kita semua sebagai masyarakat: kita perlu mulai memperlakukan kasus-kasus seperti ini bukan hanya sebagai berita yang menyedihkan yang kita lihat di media sosial, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak. Kita perlu menjadi lebih vokal tentang pentingnya investasi pendidikan. Kita perlu memilih para pemimpin yang benar-benar berkomitmen terhadap hak-hak anak. Kita perlu menciptakan tekanan publik yang cukup besar sehingga tidak ada lagi ruang untuk mengabaikan kebutuhan anak-anak termiskin di negara kita.
Dalam beberapa kasus, kita juga dapat bertindak pada tingkat lokal. Jika kita mengetahui ada anak-anak di komunitas kita yang sedang berjuang untuk bertahan, kita dapat membantu. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, ini adalah tanggung jawab kita semua.
Dari Malu Menjadi Tindakan
Kematian YBS adalah momen yang seharusnya membuat kita semua berhenti sejenak dan merefleksikan apa yang telah kita izinkan terjadi di negara kita. Rasa malu yang saya rasakan bukanlah rasa malu yang pasif, rasa malu yang berakhir dengan simpati atau donasi ke organisasi amal. Ini adalah rasa malu yang seharusnya mendorong kita untuk mengubah sistem.
YBS sudah tidak dapat kita selamatkan. Tetapi kita masih memiliki waktu untuk menyelamatkan ribuan anak lainnya yang mungkin berada dalam situasi yang sama, atau bahkan lebih buruk. Kita masih memiliki waktu untuk membangun sistem yang tidak membiarkan anak-anak hidup dalam keputusasaan sampai mereka membuat keputusan final yang tidak dapat dibatalkan.
Rasa malu hanya berguna jika itu mendorong kita untuk bertindak. Mari kita ubah rasa malu ini menjadi gerakan nyata untuk perubahan. Mari kita jadikan kematian YBS sebagai titik balik di mana kita semua, sebagai bangsa, memutuskan bahwa tidak akan ada lagi anak yang mati karena mereka tidak mampu membeli buku sekolah.
Itulah satu-satunya cara kita dapat memberikan makna pada kematiannya.
*)Oleh: Vicky Dato; Mahasiswa Fakultas Hukum Undana Semester VI.
👉RUANG I N F O MEDIA
IKLAN: GL🌏BALTWO INDO🇲🇨MEDIA
 |
| LANJUTAN: |
