Kuta-Bali, 12 Februari 2026
Wagub Johni Asadoma Ikuti Entry Meeting LKPD Tahun 2025
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma menghadiri _Entry Meeting_ Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoensia (BPK RI) Perwakilan Bali, Kamis (12/2/2026) siang.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H. Fathan Suchi, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI BPK RI Laode Nusriadi, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud.
Kegiatan _Entry Meeting_ ini juga diikuti para Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua. Turut hadir pula para Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah dari masing-masing daerah tersebut.
Wamendagri Ribka Haluk dalam kesempatan tersebut menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Langkah ini penting untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar serta mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
"Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar," ujar Wamendagri Ribka.
Wamendagri Ribka menilai pemeriksaan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPK, Kemendagri, dan jajaran Pemda demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi.
Selain itu, Wamendagri Ribka menekankan kepada para Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah untuk selalu bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif, serta taat terhadap aturan selama pemeriksaan. Ia menegaskan pentingnya integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud transparansi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Diterangkan Ribka, dari total 546 Pemda, sebanyak 524 daerah telah menerapkan SIPD, namun sisanya masih menghadapi sejumlah kendala teknis seperti jaringan dan infrastruktur di beberapa daerah tersebut.
"Setiap Pemda wajib menggunakan dan memanfaatkan SIPD sebaik-baiknya, karena melalui sistem SIPD ini tentunya BPK dan KPK juga dapat mengakses setiap program dan kegiatan pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah semua tertuang di dalam SIPD," jelas Ribka.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa Entry Meeting ini merupakan tahapan awal yang wajib dilaksanakan sebelum pemeriksaan dimulai sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada tahap ini, BPK menyampaikan tujuan, lingkup, serta kriteria pemeriksaan kepada entitas yang akan diperiksa.
“Melalui _Entry Meeting_ ini juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara transparan dan kooperatif, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel atau _good governance_,” terang Kepala BPK RI Perwakilan Bali.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma seusai acara juga menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI.
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Mewakili Gubernur NTT dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk, arahan serta pembinaan kepada perangkat daerah kami. Pemeriksaan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi momentum pembenahan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan akuntabel,” jelas Wagub Johni Asadoma.
Wagub Johni juga menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk terus melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
“Saya mengharapkan seluruh Perangkat Daerah bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu sesuai aturan,” tegas Wagub Johni.
Melalui Entry Meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik provinsi maupun Pemda tingkat IIL
Siaran pers ini dipublikasikan atas kerjasama Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.NTT dengan Gl🌏baltwo indo🇮🇩media.#AyoBangunNTT. *Vhe5eryputlynd*biroAPsetda.ntt.(ALR, A, OL).
IKLAN: GL🌏BALTWO INDO🇲🇨MEDIA
 |
| LANJUTAN: |
