Gubernur NTT Buka Bimtek Penjenjangan Kinerja Dan Penyusunan IKU ASN Lingkup Pemprov NTT

Gl🌏baltwo indo🇮🇩media/ijin share/kpg/8/4/2026

Kupang, 8 April 2026

Gubernur NTT Buka Bimtek Penjenjangan Kinerja Dan Penyusunan IKU ASN Lingkup Pemprov NTT

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan reformasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perubahan pola pikir, budaya kerja, hingga pengelolaan anggaran yang berbasis dampak terukur. Ia menekankan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah wajib menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penjenjangan Kinerja ASN lingkup Pemprov NTT di Hotel Aston Kupang, Rabu (8/4/2026).

“Kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Semua program harus jelas dampaknya, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, anggarannya kita tarik,” tegas Melki.

Ia menyebut, selama ini masih banyak program pemerintah yang tidak menunjukkan hasil konkret, sehingga memicu persepsi publik bahwa kinerja pemerintah tidak jelas. Padahal, jumlah perangkat daerah dan ASN cukup besar.

“Orang masih bertanya, pemerintah provinsi ini kerja apa saja? Karena kita tidak pernah menunjukkan hasil yang terukur,” ujarnya.

Sebagai langkah tegas, Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memangkas anggaran minimal 10 persen secara mandiri. Jika tidak dilakukan, pemerintah provinsi akan melakukan pemotongan lebih besar.

“Kalau tidak dipotong sendiri, saya potong 15 persen. Ini ukuran keseriusan kita mengelola anggaran,” katanya.

Ia menegaskan, anggaran yang tidak efektif akan ditarik dan dialihkan untuk program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Melki juga mengkritik masih banyaknya aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, serta potensi ekonomi yang dibiarkan tidak berkembang.

“Kita punya aset, punya potensi, tapi dibiarkan begitu saja. Ini terjadi hampir di semua dinas. Tidak boleh lagi seperti ini,” tegasnya.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut sebagai potensi besar yang tidak dimaksimalkan, sehingga daerah tidak memperoleh manfaat ekonomi maupun pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, ia juga menyoroti perilaku sebagian ASN yang dinilai tidak produktif.

“Ada pegawai datang hanya absen lalu hilang, nanti kembali untuk absen lagi. Ini mubazir. Kita bayar orang tapi tidak bekerja,” ujarnya.

Gubernur mengungkapkan, komposisi ASN di NTT saat ini didominasi oleh PPPK. Dari sekitar 30 ribu ASN, sebanyak 17 ribu merupakan PPPK dan 13 ribu PNS.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan pegawai di sejumlah unit kerja yang berdampak pada menurunnya produktivitas.

“Kita tidak mau ada yang dirumahkan, tapi semua harus bekerja. Jangan sampai kelebihan pegawai justru membuat orang tidak produktif,” katanya.

Untuk itu, Pemprov NTT akan melakukan penataan dan distribusi ulang pegawai, termasuk mengarahkan mereka ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Melki menegaskan, ke depan seluruh program pemerintah harus dirancang berbasis dampak (outcome) dan bukan sekadar kegiatan (output). Setiap program wajib memiliki indikator yang jelas dan terukur.

“Sekarang bukan lagi program apa, tapi dampaknya apa. Itu yang harus bisa diukur,” ujarnya.

Ia juga menyoroti indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) NTT yang berada di angka 1,62 dengan predikat “baik”, namun dinilai belum optimal dan berpotensi menurun.

“Kita harus perbaiki indikator yang belum SMART dan memperkuat implementasi sampai ke perangkat daerah,” katanya.

Dalam pendekatan humanis, Gubernur juga menyinggung tingginya tekanan kerja ASN yang berpotensi memicu gangguan kesehatan mental. Ia bahkan berencana mewajibkan pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala.

“Semua pejabat eselon II, III, dan IV minimal setahun sekali cek kesehatan jiwa. Kita urus rakyat, tapi kesehatan kita sendiri juga harus dijaga,” ujarnya.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kinerja ASN di tengah tekanan kerja yang semakin tinggi.

Melki juga membuka peluang bagi ASN untuk memiliki jiwa kewirausahaan, selama tidak menyalahgunakan jabatan. Ia mendorong ASN mampu membaca potensi ekonomi daerah dan ikut menggerakkan sektor usaha secara produktif.

“ASN harus punya jiwa entrepreneur. Yang tidak boleh itu menyalahgunakan jabatan. Tapi kalau mengembangkan potensi daerah sesuai aturan, itu justru bagus,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan ASN dalam menggerakkan ekonomi lokal dapat menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan daerah.

Gubernur juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan program pusat di daerah. Ia mencontohkan potensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa mencapai sekitar Rp7 triliun di NTT, namun baru sebagian yang terealisasi.

“Masih ada potensi sekitar Rp4 triliun yang belum bisa kita manfaatkan. Ini harus kita kejar,” ujarnya.

Selain itu, ia menyinggung peluang besar investasi energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya, yang dinilai sangat potensial dikembangkan di NTT.

“Potensi investasi bisa mencapai 6 sampai 7 miliar dolar. Ini peluang besar yang harus kita tangkap,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Program SKALA, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa program kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemprov NTT akan dilanjutkan hingga 2030 setelah melalui evaluasi.

“Ini menunjukkan kolaborasi berjalan baik. Kami akan terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan akuntabilitas,” ujarnya.

Ia menegaskan, SKALA akan terus berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah di NTT untuk mendorong integrasi perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menutup arahannya, Gubernur menekankan bahwa kegiatan seperti bimbingan teknis tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kinerja pemerintahan.

“Kegiatan seperti ini harus menghasilkan perubahan. Mindset berubah, cara kerja berubah, budaya kerja berubah. Kalau tidak, kita hanya buang waktu dan anggaran,” tegasnya.

Pemprov NTT berharap reformasi kinerja ini mampu meningkatkan efektivitas belanja daerah, memperkuat pelayanan publik, serta menjawab tantangan fiskal dan pembangunan di daerah secara lebih konkret dan terukur.

Siaran pers ini dipublikasikan atas kerjasama Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.NTT dengan Gl🌏baltwo indo🇮🇩media.#AyoBangunNTT. *Vhe5eryputlynd*biroAPsetda.ntt.(OP, I-I).

IKLAN: GL🌏BALTWO INDO🇲🇨MEDIA