TTS, 11 Juni 2026
Gubernur DI TTS: Pergub Jam Belajar Masyarakat Jadi Solusi Atasi TKA NTT Tiga Terbawah Nasional
Mutu pendidikan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berada di kelompok tiga terbawah nasional. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat yang disosialisasikan Gubernur Melki Laka Lena kepada insan pendidikan di SMA Negeri 1 Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis (11/6/2026).
Melki mengatakan Pergub tersebut lahir dari kegelisahan pemerintah daerah terhadap hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menunjukkan capaian pendidikan NTT terus mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diterima pemerintah, jenjang SD, SMP, dan SMA di NTT masih berada di kelompok tiga terbawah dari 38 provinsi di Indonesia.
“NTT berada di tiga peringkat terbawah. Ini menggambarkan kualitas pendidikan kita yang sedang menghadapi persoalan serius. Kalau kita tidak mengubah secara mendasar cara mengurus pendidikan di NTT, kita sedang mengubur masa depan anak-anak NTT,” kata Melki.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena NTT pada masa lalu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tenaga pendidik yang berkontribusi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Dulu banyak guru dari NTT dikirim ke Papua dan daerah-daerah lain untuk membantu pendidikan. Sekarang kualitas pendidikan mereka justru jauh lebih baik daripada kita,” ujarnya.
Selain rendahnya capaian akademik siswa, Melki mengungkapkan kemampuan akademik guru di NTT juga menunjukkan tren penurunan. Situasi itu dinilainya sebagai peringatan serius yang harus segera ditangani bersama.
“Kalau murid termasuk tiga terbawah dan kemampuan akademik guru juga rendah, alarmnya sudah berbunyi keras. Kita tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berlangsung,” tegasnya.
Melki menilai persoalan pendidikan di NTT tidak bisa diselesaikan hanya melalui sekolah. Menurutnya, anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan lingkungan masyarakat sehingga keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Anak paling lama delapan jam berada di sekolah. Selebihnya mereka ada di rumah dan lingkungan masyarakat. Tetapi selama ini kita belum pernah secara serius mengajak orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa generasi sebelumnya tumbuh dalam lingkungan yang memiliki budaya disiplin belajar yang kuat. Orang tua, guru, gereja, dan masyarakat secara bersama-sama mengawasi serta mendidik anak-anak.
“Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah hasil dari kerja keras orang tua, guru, gereja, dan masyarakat yang serius mendidik. Dulu ada jam-jam tertentu yang dihormati sebagai waktu belajar,” ujarnya.
Karena itu, Gerakan Jam Belajar Masyarakat dihadirkan untuk menghidupkan kembali budaya belajar yang melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
Pergub Nomor 24 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan jam belajar masyarakat setiap hari pukul 18.00 hingga 19.30 WITA.
Menurut Melki, waktu satu setengah jam tersebut diharapkan menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar, membaca, berdiskusi, maupun mengerjakan tugas sekolah. Pada saat yang sama, orang tua didorong untuk mendampingi anak dan membangun komunikasi dalam keluarga.
“Anak-anak kembali membuka buku, belajar sendiri atau bersama teman-temannya. Orang tua juga punya waktu untuk makan bersama, berdoa bersama, dan membangun komunikasi keluarga yang selama ini mulai hilang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pergub tersebut bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan salah satu upaya membangun gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kita ingin ada semacam pertobatan bersama. Kita mengakui ada hal-hal yang selama ini salah dan sekarang kita mulai membangun gerakan baru untuk memperbaikinya,” ujar Melki.
Dalam sosialisasi tersebut, Melki juga menyoroti penggunaan telepon genggam yang semakin mendominasi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, banyak keluarga kini kehilangan waktu kebersamaan karena interaksi antaranggota keluarga digantikan oleh penggunaan gawai.
“Hari ini waktu terbesar banyak orang justru bersama handphone. Waktu makan bersama keluarga berkurang, waktu berdoa bersama berkurang, dan waktu berbicara bersama keluarga juga berkurang,” katanya.
Ia bahkan menyebut telepon genggam sebagai “narkoba digital” karena menciptakan ketergantungan yang membuat penggunanya sulit melepaskan diri.
“Kita sekarang dekat secara fisik tetapi jauh secara substansi. Ramai dalam kesendirian dan sendiri dalam keramaian,” ujarnya.
Karena itu, Gerakan Jam Belajar Masyarakat juga diharapkan menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai sekaligus menghidupkan kembali fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak.
Melki meminta para orang tua memanfaatkan jam belajar masyarakat untuk mendampingi anak-anak di rumah. Ia juga mendorong para guru lebih aktif menjalin komunikasi dengan keluarga siswa, termasuk melakukan kunjungan ke rumah bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau masalah kedisiplinan.
Menurutnya, pendekatan langsung kepada keluarga sering kali lebih efektif dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi siswa.
“Kadang-kadang jawaban dari masalah anak itu ada di rumahnya. Guru perlu mengetahui lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang,” katanya.
Ia juga menolak anggapan bahwa rendahnya prestasi belajar disebabkan karena anak tidak memiliki kemampuan.
“Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang belum menemukan cara belajar yang tepat atau guru yang belum menemukan cara yang tepat untuk membimbingnya,” tegas Melki.
Untuk mendukung implementasi Gerakan Jam Belajar Masyarakat, Melki mengatakan pemerintah akan mendorong berbagai langkah teknis, termasuk menyesuaikan jadwal kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan agar tidak mengganggu waktu belajar anak.
Ia juga mengajak sekolah bersama komite sekolah menyusun aturan pendukung sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Kita ingin membangun kembali budaya gotong royong dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah, tetapi urusan bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Melki juga menyinggung keberadaan SMA Unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat di Kabupaten TTS.
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sekolah unggulan tersebut di TTS menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap potensi daerah itu dalam melahirkan sumber daya manusia unggul meski masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Presiden memilih TTS karena percaya bahwa dari daerah ini juga bisa lahir anak-anak hebat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi pemicu lahirnya generasi unggul sekaligus mempercepat peningkatan mutu pendidikan di NTT.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo mengatakan Gerakan Jam Belajar Masyarakat bertujuan membangun keterhubungan antara sekolah dan keluarga dalam proses pendidikan.
“Rumah tangga adalah sekolah pertama dan orang tua adalah guru utama. Kalau sekolah dan keluarga tidak tersambung maka pendidikan anak tidak akan tuntas,” katanya.
Ia berharap seluruh satuan pendidikan mulai menerapkan gerakan tersebut paling lambat pada tahun ajaran 2026/2027.
Sementara itu, mewakili Bupati TTS, Asisten II Sekda Kabupaten TTS Agnes Linda menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti Pergub Nomor 24 Tahun 2026 melalui regulasi di tingkat kabupaten hingga desa.
Menurut Linda, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan di TTS.
“Kami siap menindaklanjuti Pergub ini melalui peraturan bupati bahkan sampai ke tingkat desa. Pendidikan adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keluar dari persoalan kemiskinan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan keluarga agar Gerakan Jam Belajar Masyarakat dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten TTS maupun NTT secara keseluruhan***
Siaran pers ini dipublikasikan atas kerjasama Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.NTT dengan Gl🌏baltwo indo🇮🇩media.#AyoBangunNTT. *Vhe5eryputlynd*biroAPsetda.ntt.(OP, I)
IKLAN: GL🌏BALTWO INDO🇲🇨MEDIA
 |
| Lanjut: Moru Mart-Mebung Mart-Mali Mart-Bukapiting Mart,Wolwal Mart-Mola Mart-Batunirwala Mart-Apui Mart-Kolana Mart-Mataru Mart Dan Lainnya |
